Di tengah banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Aceh Selatan, langkah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meninggalkan daerah untuk menjalankan ibadah umrah memicu perdebatan tajam di ruang publik. Keputusan itu dianggap tidak tepat waktu, mengingat ribuan warga sedang menghadapi situasi darurat dan membutuhkan kehadiran, arahan, serta kepemimpinan kepala daerah secara langsung.
Sorotan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat Aceh Selatan, tetapi juga dari tingkat nasional. Komisi II DPR RI menyatakan bahwa keputusan Mirwan MS berangkat umrah di saat bencana berlangsung tidak pantas secara etika kemanusiaan, karena pemimpin daerah berkewajiban memastikan penanganan darurat berjalan optimal, termasuk koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, hingga perlindungan kelompok rentan.
Di lapangan, relawan dan warga menyebut kondisi di beberapa titik masih memprihatinkan. Sejumlah desa terisolasi karena akses jalan putus, sementara posko pengungsian menghadapi keterbatasan logistik. Dalam situasi seperti ini, publik menilai peran kepala daerah sangat krusial untuk memastikan komando penanganan terpadu tidak melemah.
Meski ibadah umrah merupakan kegiatan pribadi yang sah, para pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemilihan waktu menjadi titik persoalan utama. Ketika krisis terjadi, absennya pemimpin dapat mengundang persepsi bahwa pemerintah daerah kurang peka dan tidak menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas pertama.
Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan tata kelola pemerintahan Aceh Selatan tetap berjalan. Pemerintah pusat diminta mengawasi efektivitas penanganan bencana agar tidak terhambat oleh ketidakhadiran bupati, termasuk memastikan perangkat daerah mampu menjalankan fungsi komando sementara.
Sementara itu, BNPB dan instansi terkait terus memperkuat upaya penanggulangan bencana dengan mengirimkan bantuan logistik, peralatan evakuasi, serta personel tambahan untuk menjangkau wilayah yang masih sulit diakses. Warga berharap pemerintah pusat dapat menutup celah yang muncul akibat absennya pimpinan daerah di masa-masa kritis.
Di tengah polemik tersebut, masyarakat Aceh Selatan tetap berjibaku menghadapi dampak banjir sembari berharap perhatian pemerintah tidak melemah. Bagi mereka, lebih dari sekadar bantuan, kehadiran pemimpin di saat bencana adalah simbol kepedulian dan bentuk nyata keberpihakan pada rakyat.
About The Author
1 thought on “Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Umrah Saat Warga Dilanda Banjir, Sorotan Etika Publik Menguat”