Lomboknusa.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk segera mempercepat pendataan rumah warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ia menegaskan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Desakan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri terkait, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah kepala daerah di Aceh. Rapat berlangsung di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari.
Tito menilai keterlambatan pendataan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, publik kerap menilai pemerintah lamban bertindak, padahal proses penyaluran bantuan sangat bergantung pada data yang disampaikan pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak cepat, padahal pemerintah pusat menunggu data dari daerah. Kunci pertama itu ada di data yang dikirimkan oleh bupati dan wali kota,” ujar Tito.
Ia menekankan bahwa data kerusakan rumah harus disusun secara rinci dan terklasifikasi dengan jelas, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Klasifikasi tersebut menjadi dasar penentuan jenis dan besaran bantuan hunian yang akan diberikan kepada warga terdampak.
Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah rumah warga yang terdampak bencana di Aceh mencapai sekitar 213 ribu unit. Angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses verifikasi dan pembaruan data di lapangan.
Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema bantuan, baik dalam fase tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana. Namun, tanpa data yang cepat dan akurat dari pemerintah daerah, proses penyaluran bantuan berisiko terhambat dan tidak tepat sasaran.
Selain pendataan hunian, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan dasar bagi warga terdampak, seperti kesehatan dan logistik, tetap berjalan optimal. Menurutnya, fase pemulihan harus segera dipersiapkan seiring berakhirnya masa tanggap darurat.
Pemerintah berharap percepatan pendataan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Dengan data yang valid, bantuan hunian dan program pemulihan lainnya diharapkan dapat menjangkau seluruh warga terdampak secara adil dan berkelanjutan.
About The Author
