Lomboknusa.id, Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo. Ia secara tegas menyebut praktik tambang ilegal di Indonesia masih marak karena dibekingi oleh pihak-pihak berpengaruh.
Hal itu disampaikan Hashim saat berbicara dalam forum ESG Sustainability 2026, Selasa (3/2/2026). Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak mungkin bisa berjalan lama tanpa adanya perlindungan dari “orang kuat”.
“Ini tambang masing-masing dibekingi. Dibekingi siapa? Ternyata dibekingi orang-orang kuat. Bisa mengerti ya, bisa paham di Indonesia siapa yang kuat ya,” ungkap Hashim dengan nada tegas.
Ia menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan taman nasional. Praktik tersebut dinilai sangat merugikan negara, baik dari sisi lingkungan maupun keuangan.
Hashim menjelaskan, lemahnya pengawasan dan kepatuhan hukum menjadi salah satu penyebab utama praktik ilegal ini terus terjadi. Banyak perusahaan tambang liar yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak memiliki NPWP, bahkan menyimpan hasil keuntungan di luar negeri.
“Perusahaan-perusahaan ini tidak terdaftar, tidak bayar pajak, dan hasilnya dibawa ke luar negeri. Negara yang dirugikan,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan kasus di Raja Ampat, Papua Barat, di mana ratusan perusahaan tambang ilegal merusak ekosistem secara masif dan beroperasi tanpa kontribusi pajak selama bertahun-tahun.
Dampak eksploitasi ilegal tersebut, lanjut Hashim, sangat serius. Selain merusak keanekaragaman hayati, aktivitas tambang liar juga memicu bencana lingkungan dan memperparah kerusakan alam Indonesia.
Pernyataan keras Hashim ini seolah menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas. Publik pun menunggu langkah nyata pemberantasan mafia tambang yang selama ini diduga berlindung di balik kekuatan politik dan ekonomi.
About The Author
