Lomboknusa.id, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang beredar luas di ruang publik dan media sosial terkait kepemilikan lahan sawit oleh Presiden.
Hashim menyatakan, Prabowo bahkan tidak memiliki satu hektare pun lahan sawit di wilayah Indonesia. Penegasan tersebut ia sampaikan dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025, Senin (22/12), sebagaimana dikutip dari Antara.
“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim di hadapan peserta acara.
Menurut Hashim, isu yang menyebut Presiden memiliki lahan sawit merupakan hoaks yang sengaja diproduksi dan disebarluaskan untuk membentuk opini negatif di tengah masyarakat. Ia menilai, informasi menyesatkan tersebut tidak berdasar pada data maupun fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hashim menjelaskan, maraknya hoaks tersebut tidak terlepas dari sikap tegas pemerintah saat ini dalam menegakkan hukum, khususnya di sektor lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Penegakan hukum yang konsisten dinilai telah menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, terdapat upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk menjatuhkan martabat Presiden melalui tuduhan kepemilikan lahan sawit, termasuk dengan mengaitkannya pada wilayah yang terdampak bencana alam. Tuduhan tersebut, menurut Hashim, sama sekali tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Hashim juga menyinggung peran sejumlah pihak berpengaruh di media sosial yang disebut turut menyebarkan informasi tidak benar. Ia menyebut, hoaks tersebut diproduksi oleh pemengaruh atau influencer yang diduga telah dibayar untuk menggiring persepsi publik.
Pemerintah, lanjut Hashim, berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, termasuk di sektor agraria dan lingkungan. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum diverifikasi kebenarannya.
Ia juga mengajak publik untuk mengandalkan sumber informasi resmi dan media yang bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik, guna mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dengan klarifikasi ini, Hashim berharap polemik terkait isu lahan sawit Presiden dapat dihentikan, sehingga perhatian publik dapat kembali difokuskan pada agenda pembangunan dan upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum serta perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
About The Author
