Lomboknusa.id, Jakarta: Indonesia bersiap mencetak sejarah baru di panggung global. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia siap mengambil peran strategis dalam isu-isu HAM internasional, termasuk konflik Venezuela, apabila resmi dipercaya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1/2026), menyusul keputusan Asia-Pacific Group (APG) yang secara resmi menunjuk Indonesia sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB. Jika terpilih, Indonesia akan menjadi negara pertama dari kawasan Asia Pasifik yang memimpin lembaga HAM tertinggi di bawah PBB sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006.
“Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, dan Indonesia berpeluang memimpin untuk pertama kalinya lembaga multilateral dunia,” ujar Pigai.
Pigai menegaskan, posisi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan mandat politik dan moral untuk terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan HAM global. Salah satu isu yang disorotnya adalah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Venezuela yang hingga kini masih menyisakan dampak serius bagi hak-hak sipil dan kemanusiaan.
Menurut Pigai, Indonesia memiliki legitimasi moral dan politik untuk berperan sebagai penengah karena konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan. Ia menilai pendekatan dialog, non-intervensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi modal utama Indonesia di forum internasional.
“Besok yang menangani Venezuela itu bisa jadi putra Indonesia,” katanya.
Data PBB menunjukkan situasi HAM di Venezuela masih menjadi perhatian internasional, terutama terkait sanksi ekonomi, krisis kemanusiaan, dan migrasi besar-besaran warga sipil. Dewan HAM PBB selama beberapa tahun terakhir membentuk mekanisme pemantauan khusus terhadap Venezuela, namun perdebatan politik antarnegara besar kerap menghambat solusi substantif.
Dalam konteks ini, Pigai menilai kepemimpinan Indonesia berpotensi menghadirkan pendekatan yang lebih seimbang. Indonesia, menurutnya, tidak membawa agenda geopolitik blok tertentu, sehingga lebih dipercaya sebagai mediator yang adil oleh negara berkembang maupun negara maju.
“Dewan HAM bukan alat tekanan politik, tetapi forum mencari keadilan dan kemanusiaan,” tegas Pigai.
Pengamat hubungan internasional menilai pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan peningkatan posisi tawar diplomasi Indonesia di level global. Selain rekam jejak aktif di Gerakan Non-Blok dan G20, Indonesia juga dinilai relatif konsisten mendorong isu HAM berbasis dialog, bukan sanksi sepihak.
Bagi Indonesia, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga menjadi ujian kredibilitas di dalam negeri. Pigai menyadari sorotan publik internasional terhadap kondisi HAM nasional akan meningkat. Ia menegaskan pemerintah siap membuka ruang evaluasi dan perbaikan sebagai bagian dari komitmen global.
“Memimpin Dewan HAM berarti kita juga harus siap dikritik. Itu bagian dari demokrasi dan tanggung jawab,” ujarnya.
Secara prosedural, pemilihan Presiden Dewan HAM PBB akan dilakukan melalui mekanisme internal PBB pada awal 2026. Dengan dukungan APG, peluang Indonesia dinilai sangat kuat, mengingat tradisi rotasi kepemimpinan regional yang selama ini dijalankan.
Jika terpilih, Indonesia tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga memikul beban besar sebagai penentu arah diskursus HAM dunia. Dari konflik geopolitik hingga krisis kemanusiaan, sorotan global akan mengarah ke Jakarta. Dan seperti ditegaskan Pigai, Indonesia siap mengambil peran itu, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pengendali arah.
About The Author
