Lomboknusa.id, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB memperkuat reformasi birokrasi tahun 2026. Langkah ini mendukung implementasi Renstra 2025-2029 secara terukur, Senin (23/2/2026).
Renstra tersebut menitikberatkan kepastian hukum dan peningkatan kualitas regulasi. Transformasi digital menjadi bagian penting modernisasi tata kelola.
Integrasi sistem elektronik seperti e-Harmonisasi dan JDIH terus diperluas. Layanan administrasi hukum umum kini dioptimalkan secara daring.
Kolaborasi dibangun bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pendampingan harmonisasi regulasi daerah dilakukan secara berkelanjutan.
Kerja sama juga melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Literasi hukum masyarakat diperkuat melalui penyuluhan terpadu berbasis komunitas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menekankan sinergi kolektif antara pemerintah, instansi pendidikan dan masyarakat.“Program Kemenkum harus berdampak langsung bagi masyarakat daerah, secara signifikan,” ujarnya kepada Lomboknusa.id, saat ditemui.
Ke depan, penguatan perencanaan berbasis kinerja terus dilakukan. Reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan pelayanan hukum lebih transparan.
About The Author
