Lombonusa.id, Jakarta: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat sekitar 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diperluas di berbagai daerah.
Pengangkatan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di unit layanan gizi, mulai dari kepala satuan pelayanan, tenaga akuntansi, hingga tenaga profesional bidang gizi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola program berjalan lebih profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari tahapan rekrutmen sebelumnya. Pada fase awal, sebanyak 2.080 posisi telah terisi dan para kandidat yang lolos telah resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara pada Juli 2025.
Menurut Dadan, fase berikutnya akan memprioritaskan lebih dari 31 ribu kepala SPPG yang sebelumnya direkrut melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan diperkuat oleh ratusan tenaga akuntan dan ahli gizi yang bertugas memastikan kualitas layanan serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ia juga menegaskan bahwa proses rekrutmen belum berhenti pada tahap ini. Pemerintah masih menyiapkan putaran seleksi lanjutan, dengan total kebutuhan tenaga kerja yang disebut mencapai lebih dari 32 ribu formasi tambahan pada tahap ketiga dan keempat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Kehadiran tenaga layanan gizi yang berstatus PPPK diharapkan mampu meningkatkan stabilitas operasional dapur MBG di berbagai wilayah.
Selain memperkuat layanan publik, kebijakan ini juga membuka peluang kerja skala besar bagi tenaga profesional muda di bidang gizi dan administrasi keuangan. Dengan status PPPK, para pegawai akan memperoleh kepastian kerja berbasis kontrak pemerintah serta standar penggajian yang lebih jelas.
Langkah BGN ini sekaligus menjadi sinyal bahwa program pemenuhan gizi tidak lagi bersifat sementara, melainkan dirancang sebagai sistem layanan jangka panjang. Pemerintah menargetkan kualitas distribusi makanan bergizi semakin merata, terkontrol, dan berdampak langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat.
Dengan dimulainya pengangkatan pada awal Februari mendatang, publik kini menantikan bagaimana kesiapan infrastruktur dan manajemen SDM di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat menentukan efektivitas program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.
About The Author
