
Lomboknusa.id, Mataram – “Air mata menangis jalan yang tak terurus membuat masyarakatnya semakin terjerumus, Ambisi Global Bertabrakan dengan Kenyataan Lokal ”. Martoni Ira Malik.
Realita ironi yang terlalu pahit untuk disebut kebetulan. Di daerah yang sibuk menjual mimpi ingin “mendunia”, seorang balita justru gagal mencapai layanan kesehatan karena mobil rujukan kalah oleh jalan rusak. Ambisi global bertabrakan dengan kenyataan lokal dan yang hancur bukan reputasi, melainkan kehidupan.
Slogan yang Terbang Tinggi, Nyawa yang Jatuh di Tanah
Ada kata-kata yang terlalu sering diulang hingga kehilangan rasa bersalah. “NTB mendunia” adalah salah satunya. Ia melayang seperti janji kosmik yang memikat: luas, bercahaya, menjanjikan masa depan yang digambarkan bersih dari retak. Kalimat itu dipahat dalam dokumen visi, disebarkan dalam pidato resmi, dan dijadikan mantra kolektif seolah dunia dapat ditaklukkan dengan repetisi optimisme.Namun pada suatu hari yang sunyi, dunia itu runtuh dalam jarak beberapa kilometer jalan rusak.
Di Kecamatan Langgudu, tepatnya di Desa Pusu, sebuah mobil rujukan medis terjebak di jalur yang seharusnya menjadi penghubung kehidupan. Waktu yang mestinya menjadi jembatan keselamatan berubah menjadi jurang keterlambatan. Di antara mesin yang meraung sia-sia dan roda yang tenggelam dalam lumpur, seorang balita kehilangan kesempatan paling mendasar, kesempatan untuk hidup.Dan seketika seluruh slogan mendunia terdengar seperti gema kosong yang malu pada kenyataan. Tragedi ini bukan sekadar insiden geografis. Ia adalah alegori pembangunan yang terlalu lama mabuk oleh retorika. Ketika kendaraan darurat kalah oleh infrastruktur, kita tidak sedang menyaksikan kecelakaan biasa. Kita sedang menyaksikan benturan brutal antara bahasa besar dan realitas kecil dan realitas selalu menang dengan cara paling kejam.
Jalan Rusak sebagai Metafora Negara yang Terlambat Hadir
Di Kabupaten Bima, jalan bukan sekadar lintasan kendaraan. Ia adalah urat nadi sosial. Ia menentukan apakah sakit bisa ditangani, apakah harapan tiba tepat waktu, apakah warga desa memiliki akses yang setara dengan mereka yang tinggal dekat pusat kekuasaan. Ketika jalan rusak menghalangi rujukan medis, negara tidak sekadar lambat negara terlambat hadir.
Setiap lubang jalan adalah arsip administratif yang terbuka. Ia mencatat penundaan anggaran, prioritas yang terbalik, dan proyek yang tidak pernah selesai. Genangan air di atas aspal bukan hanya fenomena cuaca, ia adalah metafora stagnasi kebijakan. Rakyat berjalan di atas permukaan yang rapuh, sementara pemerintah berdiri di atas panggung kata-kata yang kokoh.
Satirnya nyaris puitis dalam kekejamannya: daerah berbicara tentang reputasi global, tetapi gagal memastikan perjalanan lokal aman. Seolah dunia lebih penting diyakinkan daripada warga yang sedang berjuang mencapai pertolongan.
Konstitusi yang Ditulis untuk Semua, Tapi Tidak Selalu Sampai
Republik ini dibangun di atas janji yang tidak kecil. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hak hidup dan hak kesehatan bukan hadiah administratif; ia adalah fondasi moral negara. Jalan menuju fasilitas kesehatan adalah perpanjangan tangan konstitusi itu sendiri.
Ketika akses rusak membuat rujukan medis gagal, yang retak bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Negara menjanjikan perlindungan universal, tetapi realitas menghadirkan perlindungan yang bersyarat: tergantung lokasi, tergantung keberuntungan, tergantung nasib.
Balita yang meninggal di Desa Pusu menjadi catatan kaki paling menyakitkan dalam teks konstitusi yang seharusnya melindunginya. Ia adalah bukti bahwa hukum bisa sangat mulia di atas kertas, tetapi sangat rapuh di atas tanah.
Durkheim dan Tubuh Sosial yang Kehilangan Koordinasi
Sosiolog klasik Émile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat modern bertahan melalui solidaritas organik, jaringan institusi yang saling menopang seperti organ dalam tubuh. Infrastruktur, kesehatan, dan pemerintahan adalah sistem yang tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Ketika satu organ rusak, seluruh tubuh merasakan sakitnya.
Kasus Desa Pusu adalah contoh telanjang dari disfungsi itu. Layanan kesehatan mungkin tersedia, tenaga medis mungkin siap, tetapi infrastruktur gagal menghubungkan keduanya. Negara hadir secara administratif, tetapi absen secara operasional. Solidaritas berubah menjadi slogan koordinasi berubah menjadi harapan kosong.
Balita yang meninggal bukan hanya korban individu. Ia adalah gejala bahwa tubuh sosial sedang kehilangan sinkronisasi.
Bourdieu dan Ilusi Kapital Simbolik
Dalam kerangka Pierre Bourdieu, pembangunan sering terjebak dalam produksi kapital simbolik: reputasi, citra, branding. Pemerintah merawat simbol kemajuan seperti koleksi pameran, sementara kapital material jalan, akses, keselamatan mengalami defisit kronis. Yang dipoles adalah tampilan; yang diabaikan adalah fondasi.
Visi mendunia menjadi komoditas simbolik yang dijual kepada publik. Ia menciptakan rasa bangga kolektif, tetapi tidak selalu menciptakan keamanan kolektif. Hasilnya adalah paradoks: daerah tampak maju dalam narasi, tetapi tertinggal dalam pengalaman warga. Ini adalah modernitas yang indah dibaca, tetapi menyakitkan dijalani.
NTB Mendunia: Visi yang Kehilangan Tanah
Visi Nusa Tenggara Barat untuk mendunia seharusnya berakar pada etika perlindungan manusia. Dunia tidak pernah terkesan oleh volume slogan. Dunia mengukur dari kualitas hidup, keadilan akses, dan keselamatan publik.
Tidak ada wilayah yang benar-benar global jika ambulans masih kalah oleh jalan rusak. Globalisasi tanpa keselamatan lokal hanyalah ilusi yang berdandan mewah. Ia berkilau di permukaan, tetapi kosong di inti. Desa Pusu mengingatkan bahwa peradaban tidak tumbuh dari baliho. Ia tumbuh dari aspal yang rata, jembatan yang kokoh, dan sistem yang bekerja saat warga membutuhkan.Perjalanan menuju dunia dimulai dari perjalanan menuju puskesmas.
Jalan sebagai Arsip Sunyi Kegagalan
Kini jalan itu tidak lagi sekadar rute geografis. Ia menjadi arsip tragedi. Retakannya adalah tanda baca duka. Genangannya adalah jeda panjang sebelum kehilangan. Setiap meter yang rusak menyimpan cerita tentang waktu yang terbuang dan harapan yang terlambat.
Pemerintah dapat memperbarui slogan. Mereka bisa mengganti desain visi, menyusun ulang narasi pembangunan, dan memperindah kampanye. Tetapi duka tidak mengenal revisi. Kehilangan tidak memiliki tombol pembaruan.
Satire mencapai ketajaman tertinggi di sini: negara terlalu sibuk membangun masa depan simbolik hingga lupa merawat masa kini yang konkret.
Geografi Ketidakadilan
Tragedi ini juga membuka kenyataan yang lebih luas, pembangunan di Indonesia masih memiliki geografi ketidakadilan. Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin tipis perlindungan terasa. Desa menjadi catatan kaki dalam proyek besar, bukan paragraf utama.
Hak hidup berubah menjadi variabel spasial. Ini bukan sekadar masalah anggaran. Ini adalah persoalan etika pemerintahan. Negara yang adil tidak membiarkan keselamatan ditentukan oleh koordinat peta. Setiap warga, di pusat maupun pinggiran, memiliki nilai yang sama di hadapan konstitusi.
Dan ketika satu nyawa kalah oleh jarak, kita dipaksa bertanya, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dirancang?
Ukuran Peradaban yang Tidak Bisa Dipalsukan
Ukuran peradaban tidak terletak pada ketinggian slogan, tetapi pada kedalaman tanggung jawab. Pemerintahan dinilai bukan dari seberapa sering ia menyebut dirinya mendunia, melainkan dari seberapa cepat ia menyelamatkan warganya.
Selama perjalanan menuju pertolongan masih menjadi lotere geografis, klaim kemajuan akan selalu terdengar seperti puisi kosong indah di udara, gagal menyentuh tanah.
Dan tanah selalu lebih jujur daripada kata-kata. Ia mencatat setiap kelalaian, setiap penundaan, setiap nyawa yang jatuh di antara rencana. Di atas tanah itulah sejarah kelak menilai, apakah sebuah pemerintahan benar-benar membangun dunia, atau sekadar membangun kalimat tentangnya.
Desa Pusu telah menulis jawabannya dengan cara paling sunyi dan paling tajaNTB
Penulis: Martoni Ira Malik (Direktur Simposium Pemuda NTB)






