Menteri Agama RI. (Foto: Google).Lomboknusa.id: Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, telah merespons badai kritik yang mengiringi rencana historis Kemenag untuk menggelar perayaan Natal Bersama. Alih-alih meredam, klaim Menag justru memicu pertanyaan baru di ruang publik. Ia berdalih bahwa Kemenag harus menjadi pelopor toleransi, bahkan membandingkannya dengan kementerian lain. “Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak. Harusnya ini yang mulai,” tegasnya. Menurut Menag, inisiatif ini murni bertujuan untuk merekatkan dan mengintegrasikan semua perbedaan yang ada di Indonesia, bukan untuk mencampuradukkan akidah, melainkan wujud nyata dari ‘kerja antar-iman’ (interfaith work).
Klarifikasi Menag ini, yang menyebut tujuannya adalah merawat persaudaraan dan bukan ritual teologis, direspons sinis oleh sebagian netizen dan pengamat. Perbandingan dengan kementerian lain dianggap tidak relevan, karena Kemenag secara institusional membawa mandat keagamaan yang lebih berat. Kritikus menyoroti bahwa kementerian non-agama biasanya memfasilitasi perayaan untuk pegawai internal mereka yang beragama Kristen. Sementara itu, Kemenag tampaknya ingin menyelenggarakan acara yang lebih besar, memunculkan kekhawatiran bahwa ini adalah langkah yang melewati batas, dari sekadar memfasilitasi kebutuhan pegawai menjadi ‘pembina’ perayaan agama minoritas secara langsung.
Di sisi lain, Menag meyakinkan bahwa perayaan ini akan diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan PGI dan KWI, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, seperti melibatkan UMKM. Penekanan pada aspek sosial dan ekonomi ini dianggap sebagai upaya Kemenag untuk menggeser fokus dari dimensi ritual ke dimensi persaudaraan kebangsaan. Ini adalah strategi untuk menetralkan tudingan bahwa Kemenag melakukan campur tangan teologis.
Bagaimanapun, dengan belum adanya respons resmi yang eksplisit dari ormas-ormas Islam besar, bola panas ini tetap menggelinding. Klaim Menag bahwa ini adalah ‘kerja toleransi’ yang inklusif harus berhadapan dengan sensitivitas publik terhadap peran negara dalam perayaan agama. Publik kini menanti format acara yang akan dirumuskan; jika Kemenag gagal menunjukkan bahwa perayaan ini adalah momen sosial-kebangsaan dan bukan intervensi ritual, maka perdebatan mengenai batas-batas toleransi, akidah, dan peran Menteri Agama di Indonesia akan semakin tajam.
About The Author
