Lomboknusa.id, Jakarta: Pernyataan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang mengaitkan kebiasaan masyarakat mengonsumsi kopi dan gorengan dengan terjadinya deforestasi menuai sorotan luas dari publik. Ucapan tersebut disampaikan Hasan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya dan kemudian dikutip oleh sejumlah media nasional serta ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam pernyataannya, Hasan menilai bahwa persoalan penggundulan hutan tidak bisa dilihat secara sederhana dengan hanya menyalahkan aktivitas penebangan ilegal atau kebijakan pemerintah. Ia menyebut bahwa permintaan konsumsi masyarakat terhadap komoditas tertentu, seperti kopi dan minyak sawit yang menjadi bahan gorengan, turut mendorong alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan. Menurutnya, hutan yang ditebang sering kali beralih fungsi menjadi kebun kopi atau kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Hasan juga menekankan agar persoalan deforestasi tidak dipukul rata. Ia menyampaikan bahwa selama masyarakat masih mengonsumsi produk-produk tersebut, maka akan selalu ada tekanan terhadap hutan sebagai sumber lahan produksi. Pernyataan ini, menurut Hasan, dimaksudkan sebagai ajakan refleksi bersama mengenai keterkaitan antara gaya hidup, pola konsumsi, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Namun, pandangan tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah warganet menilai pernyataan Hasan cenderung menyalahkan masyarakat sebagai konsumen, sementara persoalan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, tata kelola hutan, dan ekspansi industri berskala besar justru kurang disorot. Kritik serupa juga disampaikan oleh akademisi dan pegiat lingkungan yang menilai bahwa deforestasi di Indonesia lebih banyak dipicu oleh kebijakan dan praktik industri, bukan semata-mata oleh perilaku konsumsi individu.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan dalam skala besar umumnya berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, laporan lembaga independen seperti Forest Watch Indonesia (FWI) dan World Resources Institute (WRI) mencatat bahwa deforestasi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir memiliki korelasi kuat dengan ekspansi industri dan kebijakan tata ruang, meskipun permintaan pasar, baik domestik maupun global, juga menjadi faktor tidak langsung.
Pengamat komunikasi publik menilai polemik ini mencerminkan tantangan dalam menyampaikan isu lingkungan kepada masyarakat. Penyederhanaan narasi dinilai berisiko menimbulkan salah tafsir dan resistensi publik jika tidak disertai konteks yang utuh dan berbasis data. Di sisi lain, sebagian akademisi melihat pernyataan Hasan sebagai upaya membuka diskursus mengenai tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan, meski cara penyampaiannya dianggap kurang sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Hingga kini, pernyataan Hasan Nasbi masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Polemik ini menegaskan bahwa isu deforestasi merupakan persoalan kompleks yang melibatkan banyak faktor, mulai dari kebijakan negara, praktik industri, hingga pola konsumsi masyarakat. Berbagai pihak menilai, diperlukan diskusi publik yang lebih komprehensif dan berimbang agar upaya pelestarian hutan dapat menghasilkan solusi yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada fakta.
About The Author
