Pemprov Aceh Surati PBB, Minta UNDP dan UNICEF Tangani Bencana

Lomboknusa.id, Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta dukungan dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat respons kebencanaan dan memastikan penanganan darurat berjalan efektif serta berkelanjutan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa permintaan keterlibatan lembaga internasional tersebut didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman panjang UNDP serta UNICEF dalam menangani bencana besar, termasuk pascatsunami Aceh 2004. Menurutnya, Pemerintah Aceh menilai kehadiran lembaga-lembaga PBB dapat memberikan kontribusi strategis, baik dari sisi teknis, koordinasi, maupun dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

Muhammad MTA menjelaskan, hingga saat ini tercatat sekitar 77 lembaga yang telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh dengan mengerahkan sekitar 1.960 relawan. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari unsur organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari tanggap darurat, logistik, kesehatan, hingga pemulihan pascabencana.

Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan perkembangan situasi kebencanaan di lapangan. Pemerintah Aceh membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar penanganan banjir dan longsor dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia.

Kehadiran UNDP dan UNICEF diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kemanusiaan yang telah berjalan, khususnya dalam aspek pemulihan sosial, perlindungan anak, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi risiko bencana ke depan. Pemerintah Aceh juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, lembaga internasional, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penanganan bencana berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan warga.