Lomboknusa.id, Jakarta — Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyampaikan pandangannya terkait polemik pengelolaan dan arah kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurut Dian Sandi, program beasiswa LPDP sebaiknya tidak dihapus karena memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Namun, ia menekankan perlunya pengetatan kriteria penerima agar lebih berpihak kepada masyarakat kurang mampu yang berprestasi.
“Pendapat saya, LPDP tidak perlu dihapus, tetapi kriterianya harus dibuat lebih ketat. Prioritaskan miskin berprestasi,” jelas Dian Sandi dalam pernyataannya, Minggu 22 Februari 2026.
Ia juga menyoroti persepsi publik mengenai penerima beasiswa yang dinilai masih didominasi kalangan tertentu, termasuk anak pejabat atau elite birokrasi. Menurutnya, beasiswa yang bersumber dari dana publik harus benar-benar memberi akses kepada kelompok yang secara ekonomi membutuhkan dukungan negara.
“Cukup sudah anak dirjen, anak dewan, anak pejabat yang dapat. Kita sebagai rakyat sudah berikan banyak untuk orang tuanya, masa kita tanggung lagi pendidikan anaknya?” tegasnya.
Pernyataan tersebut memantik diskursus di ruang publik mengenai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi beasiswa LPDP. Sejumlah pihak menilai evaluasi berkala terhadap mekanisme seleksi memang diperlukan untuk memastikan prinsip meritokrasi dan keberpihakan sosial berjalan beriringan.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pengelola LPDP terkait pernyataan tersebut. Namun isu reformasi tata kelola beasiswa negara kembali mengemuka, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pemerataan akses pendidikan tinggi.
About The Author
