Lomboknusa.id, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB memastikan layanan Pos Bantuan Hukum merata. Sebanyak 1.166 Posbankum telah menjangkau seratus persen desa dan kelurahan, Senin (23/2/2026).
Peresmian dilakukan sebagai bagian implementasi Rencana Strategis 2025-2029. Program ini mendukung akses keadilan masyarakat hingga tingkat komunitas.
Posbankum berfungsi sebagai pintu pertama layanan bantuan hukum masyarakat. Layanan meliputi konsultasi dasar, informasi hak, mediasi, dan rujukan.
Kepala desa dan paralegal dilibatkan sebagai juru damai nonlitigasi. Penyelesaian sengketa ringan diutamakan melalui mekanisme musyawarah tingkat lokal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen penguatan layanan sebagai bentuk strategis dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.
“Posbankum menjadi ruang keadilan rakyat yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Penguatan dilakukan melalui pelatihan paralegal di sepuluh kabupaten kota. Integrasi laporan digital memungkinkan pemantauan layanan secara nasional.
Kolaborasi lintas instansi terus diperluas guna menjaga keberlanjutan program. Fokus ke depan mencakup kualitas pendampingan dan peningkatan literasi hukum.
About The Author
