Lomboknusa.id, Aceh: Provinsi Aceh tengah menghadapi tragedi kemanusiaan dan infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah ini telah merenggut 240 nyawa, meninggalkan duka yang teramat dalam di Serambi Mekah. Data yang dirilis Pos Komando Tanggap Darurat Aceh per 1 Desember 2025 pukul 19.29 WIB juga mencatat bahwa 254 orang lainnya masih dinyatakan hilang, menambah daftar panjang kecemasan di tengah puing-puing.
Lebih dari itu, dampak bencana ini memaksa hampir setengah juta jiwa mengungsi. Total 449.621 warga kini mendiami 828 titik pengungsian yang tersebar di berbagai kabupaten/kota yang terdampak. Skala kerusakannya terlampau besar, hingga menghantam sistem pemerintahan lokal.
Hingga saat ini, empat daerah—meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues—masih berada dalam status terisolasi total. Kondisi ini terjadi karena sebanyak 302 titik jalan dan 152 jembatan yang merupakan akses vital di 18 kabupaten/kota telah putus atau rusak parah akibat hantaman air dan longsor. Dua wilayah, Bener Meriah dan Aceh Tengah, menjadi area dengan kerusakan infrastruktur terparah. Bener Meriah tercatat memiliki 21 jalan rusak dan 45 jembatan putus, sementara Aceh Tengah mengalami kerusakan pada 22 jalan dan 48 jembatan.
Melihat situasi lapangan yang kritis, tiga kepala daerah, yakni Bupati Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah, secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan mereka untuk menangani bencana ini secara mandiri. Pengakuan ‘lumpuh’ ini disuarakan secara resmi oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang mencatat 15 korban jiwa dan ribuan keluarga mengungsi di wilayahnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan bahwa pernyataan ketidaksanggupan para bupati tersebut adalah hal yang wajar. Tito menilai, upaya penanganan di lapangan menjadi sangat sulit mengingat kondisi akses yang terputus total. Akses menuju Aceh Tengah disebut paling parah, terputus dari utara dan selatan, yang secara efektif mencegah mobilisasi alat berat dan penyaluran logistik secara mandiri. Akibatnya, bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat menjadi satu-satunya harapan untuk mengatasi darurat ini.
Mendagri Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dan tetap akan turun tangan, tanpa memandang kemampuan finansial daerah. Untuk menjangkau wilayah terisolasi, pemerintah mengerahkan berbagai moda transportasi ekstrem. Kapal Cepat Express Bahari digunakan untuk mengangkut logistik ke Lhokseumawe dan Langsa, sementara Helikopter Caracal dikerahkan untuk mengirimkan bantuan ke Takengon dan Bener Meriah. Bantuan yang dikirim mencakup eprokal, mi instan, family food, serta logistik komunikasi darurat seperti Starlink, LCR, dan genset. Upaya pembukaan jalur darat juga terus dilakukan di titik-titik vital seperti Simpang KKA – Bener Meriah dan jalur alternatif Bireuen ke Aceh Utara.
Juru Bicara Posko, Murthalamuddin, menyatakan bahwa tantangan utama adalah skala kerusakan yang luas. “Skala kerusakannya luas, sehingga mobilitas alat berat dan bantuan sangat terhambat,” ujarnya, sambil memastikan bahwa fokus tim saat ini adalah membuka jalur evakuasi untuk para korban. Pemerintah pusat pun meminta publik untuk melihat konteks di lapangan guna memahami alasan kepala daerah menyatakan ketidakmampuan mereka menghadapi darurat bencana.
About The Author
