“Zero Mining” Itu Pandangan Goblok! Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Gagasan Penghapusan Total Tambang

Lomboknusa.id, Jakarta: Wacana penghapusan total aktivitas tambang, atau yang dikenal sebagai “zero mining,” tengah mengemuka sebagai respons publik terhadap bencana banjir dan tanah longsor besar di Sumatra. Namun, gagasan ekstrem tersebut mendapat tentangan keras dari tokoh agama dan cendekiawan, yaitu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, atau yang akrab disapa Gus Ulil.

Pernyataan kontroversial ini dilontarkan Gus Ulil pada hari Selasa (2/12/2025) sebagai tanggapan langsung terhadap sorotan masyarakat yang menghubungkan aktivitas tambang sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan dan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Alih-alih menyetujui penutupan total, Gus Ulil menilai tuntutan “zero mining” adalah sebuah sikap yang keliru dan menyesatkan.

Menurut pandangannya, gagasan penghapusan total aktivitas tambang adalah perspektif yang tidak masuk akal. Gus Ulil beralasan bahwa sektor tambang saat ini masih memegang peran vital. Industri ini dinilai sebagai penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan energi dan produksi nasional, sehingga peniadaan totalnya akan berdampak besar pada stabilitas ekonomi dan ketersediaan sumber daya.

Dalam komentarnya, Gus Ulil bahkan menggunakan diksi yang sangat tajam dan memicu perdebatan. Ia secara eksplisit menyebut bahwa siapa pun yang mendorong peniadaan total kegiatan tambang adalah “goblok,” sebuah ungkapan yang langsung memicu polemik dan memperkeruh suasana perdebatan di ruang publik.

Penggunaan bahasa yang blak-blakan ini memperkeras perdebatan yang sudah ada. Desakan publik untuk mengusut keterlibatan industri tambang dalam bencana alam di Sumatra kian menguat, dan pernyataan Gus Ulil justru memposisikannya secara berseberangan dengan arus utama keprihatinan masyarakat.

Para aktivis dan pegiat lingkungan selama ini berargumen bahwa deforestasi dan kerusakan bentang alam akibat operasi tambang telah mengurangi daya dukung lingkungan. Mereka melihat penutupan total atau pembatasan ketat sebagai solusi untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem dan memitigasi bencana di masa depan.

Oleh karena itu, penolakan Gus Ulil ini menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menindak tegas perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan memicu bencana. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga keberlangsungan sektor vital ini yang merupakan penopang kebutuhan energi dan produksi demi kepentingan nasional, sebagaimana yang disuarakan oleh Ketua PBNU tersebut.