Lomboknusa.id, Jakarta: Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda pulau Sumatra sejak akhir November hingga awal Desember 2025 telah memicu krisis kemanusiaan besar. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 914 orang meninggal dunia, sementara ribuan lainnya mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Curah hujan ekstrem yang dipicu sistem cuaca siklonal membuat sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lumpuh oleh arus air bercampur material kayu dan lumpur.
Bencana ini tidak hanya menghancurkan permukiman, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi tenaga medis dan relawan. Laporan dari daerah terdampak menunjukkan peningkatan kasus diare, demam, serta penyakit berbasis air akibat pasokan air bersih yang terputus dan sanitasi yang buruk. Banyak pusat layanan kesehatan tidak dapat beroperasi penuh karena kerusakan bangunan dan minimnya suplai obat.
Di tengah situasi darurat, sorotan publik dan lembaga lingkungan mulai mengarah pada faktor non-alam yang turut memperparah dampak bencana. Data pemantauan kehutanan menunjukkan hilangnya jutaan hektare tutupan hutan di Sumatra dalam beberapa dekade terakhir akibat pembalakan, pembukaan lahan, dan ekspansi perkebunan. Sejumlah laporan media internasional dan nasional menemukan area hutan gundul serta tumpukan kayu gelondongan di sekitar wilayah banjir, memperkuat dugaan kerusakan ekologis sebagai penyebab memburuknya banjir.
Menanggapi hal ini, pemerintah pusat membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan jajaran kepolisian, kementerian teknis, serta lembaga ilmiah. Pemeriksaan dilakukan melalui citra satelit, audit perizinan, hingga penelusuran jejak aktivitas perusahaan di kawasan hulu. Puluhan entitas usaha saat ini berada dalam radar penyelidikan karena diduga terlibat dalam pembukaan lahan ilegal atau pelanggaran izin pengelolaan hutan.
Kerusakan parah pada jembatan, jalan utama, dan akses logistik membuat sejumlah wilayah masih terisolasi. Beberapa desa hanya bisa dijangkau melalui jalur udara atau perjalanan darat yang memakan waktu karena jalan tertutup material banjir. Para pemimpin lokal mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penetapan status darurat nasional agar alokasi sumber daya dan bantuan dapat ditingkatkan.
Kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, mencakup sektor perumahan, pertanian, hingga infrastruktur publik. Para ahli menilai pemulihan jangka panjang memerlukan program restorasi daerah aliran sungai, pengetatan izin kehutanan, serta perbaikan tata ruang di kawasan rawan bencana. Tanpa perbaikan struktural, risiko bencana serupa diprediksi tetap tinggi.
Operasi penyelamatan dan distribusi bantuan masih berlangsung di banyak lokasi. Petugas TNI, Polri, BNPB, relawan, serta organisasi kemanusiaan bekerja bersama melakukan evakuasi, penanganan medis darurat, serta penyediaan air bersih dan makanan bagi para penyintas. Pemerintah menyatakan akan mengambil langkah hukum tegas jika investigasi menemukan bukti keterlibatan pihak tertentu dalam perusakan lingkungan yang memperparah bencana ini.
Banjir besar yang menimpa Sumatra kali ini menjadi pengingat keras akan pentingnya keseimbangan ekologis dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tragedi ini tidak hanya menuntut pemulihan fisik, tetapi juga reformasi tata kelola sumber daya alam agar bencana serupa tidak kembali menelan korban dalam skala besar.
About The Author
1 thought on “Banjir Sumatra Tewaskan 900 Jiwa lebih: Pemerintah Kejar Aktor Perusak Hutan”