Lomboknusa.id, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi terkait polemik laporan pemulihan listrik di Aceh yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja pascabencana banjir. Bahlil menegaskan bahwa informasi yang ia sampaikan bersumber dari laporan resmi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), bukan berdasarkan klaim pribadi.
Bahlil menjelaskan, sebelum melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden, dirinya terlebih dahulu meminta laporan dan menggelar rapat dengan PLN dan Pertamina. Dari laporan PLN, disampaikan bahwa progres pemulihan sistem kelistrikan di Aceh ditargetkan mencapai sekitar 93 persen pada Minggu malam atau paling lambat Senin. Data inilah yang kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari penanganan sektor energi pascabencana.
Menurut Bahlil, angka 93 persen tersebut merujuk pada pemulihan sistem utama kelistrikan, termasuk pembangkit, transmisi, dan gardu induk, bukan berarti seluruh rumah tangga di Aceh telah menerima aliran listrik secara normal. Ia menegaskan, sebagai Menteri ESDM, dirinya menyampaikan laporan sesuai dengan data teknis yang diterima dari BUMN sektor energi.
Baca juga : bobibos produksi gas massal di timor leste regulasi indonesia disorot
Di lapangan, sejumlah wilayah di Aceh memang masih mengalami gangguan listrik. PLN mengakui bahwa kerusakan jaringan distribusi di beberapa titik terdampak banjir dan longsor menyebabkan proses pemulihan ke pelanggan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi tersebut memicu keluhan warga dan perdebatan di ruang publik terkait akurasi laporan pemulihan listrik.
Menanggapi hal itu, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh atas ketidaknyamanan yang terjadi serta memastikan upaya percepatan pemulihan listrik terus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat.
Polemik ini kemudian berkembang di media sosial dengan munculnya tudingan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata. Namun, sejumlah pihak menilai perbedaan tersebut terjadi akibat pemahaman yang tidak utuh mengenai indikator teknis pemulihan kelistrikan, di mana pemulihan sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi listrik di tingkat pelanggan.
Kementerian ESDM menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi dengan PLN dan Pertamina agar laporan perkembangan sektor energi ke depan semakin akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
About The Author
